Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat: Kami Tidak Mau Membebek, Mengikuti Titah Megawati

image-gnews
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa malam, 24 Juli 2018. Zulkifli tiba sekitar pukul 19.48 WIB di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta. Dok.Istimewa
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa malam, 24 Juli 2018. Zulkifli tiba sekitar pukul 19.48 WIB di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta. Dok.Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachland Nashidik mengatakan partainya tidak mau begitu saja mengikuti kehendak PDIP dalam hal ini Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo. "Mereka katanya ingin mengumumkan cawapres di menit terakhir pendaftaran," kata Rachland, Kamis, 26 Juli 2018.

Simak: Demokrat: Jokowi dan Megawati Bermain Curang

Rachland menilai taktik politik dengan mengumumkan kandidat di menit-menit terakhir bakal merusak demokrasi. Sebab, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk menilai kepantasan figur cawapres. "Ini juga taktik yang datang dari kesombongan karena menyuruh partai politik lain membebek, mengikuti kehendak atau titah Jokowi dan Megawati," kata Rachland.

Rachland mengatakan Demokrat menolak komunikasi politik seperti itu. Menurut dia, Demokrat menginginkan hubungan sejajar dan saling menghormati.

Sehingga, kata Rachland, bila Jokowi menghendaki Demokrat bergabung, ia perlu memberitahu siapa cawapres yang dipilih. Agar Demokrat bisa ikut menilai dan menakar kepantasannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Misalnya, Rachlan melanjutkan, apakah figur itu mampu mengisi kekurangan-kekurangan Jokowi dalam bidang pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. "Atau kapabilitas dalam bidang-bidang lain yang membuat figur itu pantas," kata Rachland.

"Tidak bisa Jokowi dan Megawati memanggil kami masuk, menyuruh kami diam dan ikut saja pada kehendak mereka, dengan iming-iming kursi kabinet bagi Demokrat," katanya. "Kami harus diyakinkan bahwa pilihan yang diambil mereka benar."

Baca juga: PDIP: SBY Selalu Ragu-ragu, Jangan Salahkan Megawati

Pernyataan Rachland ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasto jengkel sebab SBY menyebut Demokrat tidak bisa mendukung Jokowi karena dihalang-halangi partai koalisi lain. "Padahal karena SBY ragu-ragu," kata Hasto.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

1 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur soal batas usia capres-cawapres. TEMPO/Joseph
PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.


PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

2 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.


Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

4 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

Demokrat tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.


Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

4 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri dan dua anaknya gunakan gak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.


Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

5 jam lalu

Presiden Jokowi saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Senin 6 November 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.


Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

5 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menegaskan Prabowo belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.


PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

6 jam lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama di Medja Restaurant, Kota Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 7 Januari 2024. Foto: Istimewa
PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.


KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

7 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) menerima berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut


Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

17 jam lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.